Tehnik Diplomasi: New Techniques In Diplomacy And Diplomacy Style And Method

Tehnik Diplomasi: New Techniques In Diplomacy And Diplomacy Style And Method

Pendahuluan

           

Tulisan ini merupakan rangkuman mengenai teknik diplomasi, gaya dan metode diplomasi. Tulisan ini dirangkum melalui buku R. P. Barston dengan judul Modern Diplomacy. Diplomasi memiliki berbagai teknik dan gaya yang dapat diterapkan dengan tujuan untuk mencapai hasil akhir dari kepentingan nasionala Negara.

Pembahasan

            Diplomasi merupakan cara yang dilakukan oleh diplomat untuk mencapai kepentingan nasional Negara yang diwakilinya. Dalam diplomasi terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan untuk pencapaian hasil yang maksimal. Gaya diplomasi merupakan langkah yang bertujuan untuk mendekati diplomat lain dimana  masing-masing diplomat tersebut membawa kepentingan dalam negeri yang mereka miliki. Di dalam gaya diplomasi biasanya akan mencakup berbagai perilaku diplomasi utusan negara yang bersangkutan, bentuk jalannya diplomasi yang berbentuk terbuka atau tertutup, utusan yang dikirim untuk melakukan diplomasi, bahasa diplomatik, lembaga diplomasi, hingga instrumen perjanjian yang diterapkan dalam diplomasi.

            Diplomasi saat ini mengalami berbagai perkembangan yang sangat signifikan. Perkembangan ini dapat kita lihat dengan seringnya Negara-negara memilih jalan diplomasi untuk mencapai suatu kepentingan. Diplomasi internasional saat ini juga sudah cukup kompleks yang ditandai dengan dilakukannya berbagai pertemuan diplomatik yang bersifat regional ataupun universal.

            Diplomasi tidak hanya dilakukan oleh Negara saja, sesuai dengan perkembangan subjek hukum internasional yang tidak hanya menjadikan Negara sebagai subjek hukum tunggal, tetapi adanya peran individu dan organisasi internasional. Sehingga diplomasi yang dilakukan pun tidak hanya oleh Negara saja. Hal ini menunjukkan bahwa sistem diplomasi yang ada pada saat ini jauh lebih fleksibel dan semakin bervariasi. Tidak hanya perekmbangan subjek hukum internasional, stabilitas dalam negeri juga ikut mempengaruhi gaya dan bentuk diplomasi sebuah negara. Para pejabat militer cenderung lebih aktif melakukan tindakan diplomatik jika negara yang bersangkutan mengalami krisis dalam negeri.

            Negara-negara internasional pada saat ini cenderung untuk mengirimkan utusan kenegaraan dalam sebuah pertemuan diplomatik. Utusan kenegaraan ini biasanya akan bertindak sebagai kaki tangan kepala negara dalam mengamati situasi diplomasi yang sedang terjadi. Utusan kenegaraan juga berperan penting dalam memberikan berbagai masukan ataupun saran kepada kepala negara yang bersangkutan. Utusan kenegaraan yang dikirim ini harus menunjukkan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang presiden atau sebuah negara. Selain pengiriman utusan, sebuah negara juga dapat melakukan diplomasi dengan jalan memberlakukan nota understanding atau berbagai instrumen pengesahan lainnya.

            Seperti yang telah dikemukakan di atas perkembangan subjek hukum internasional telah mengakibatkan perkembangan dari segi diplomasi yang dijalankan. Diplomasi tidak lagi hanya dapat dilakukan oleh para negara saja. Aktor-aktor non-negara pada saat ini juga telah dapat melakukan diplomasi. Aktor non-negara seperti organisasi internasional ataupun individu telah memiliki posisi tawar di dalam dunia internasional.

            Negara juga telah cukup banyak menyusupkan kepentingan yang dimilikinya melalui aktor-aktor non negara ini. Hal ini dapat ditunjukkan melalui keberadaan organisasi regional yang melakukan diplomasi hingga melahirkan kerjasama dengan organisasi regional lainnya.  Bentuk diplomasi ini dikenal dengan istilah diplomasi asosiatif. Diplomasi yang melibatkan organisasi ini bertujuan untuk mencapai kepentingan dengan melibatkan anggota masyarakat internasional lainnya dalam jumlah besar yang terikat di dalam sebuah organisasi.

            Diplomasi asosiatif ini memiliki tujuan yang jauh lebih kompleks dan menyeluruh. Diplomasi ini memiliki tujuan besar dalam hal membentuk sebuah komunitas yang lebih besar, misalnya hubungan antar organisasi, lembaga-lembaga internasional ataupun dengan negara-negara. Melalui kerjasama kolektif ini maka tujuan akan lebih mudah untuk dicapai karena dilatarbelakangi oleh tujuan bersama. Selain itu bentuk kerjasama diplomasi dari sisi politik, ekonomi dan keamanan akan lebih mudah untuk dilakukan dan diawasi.

            Organisasi asosiatif ini juga akan melahirkan kesadaran setiap negara untuk mengurangi tindakan koersif, mengurangi kerusakan, hingga peningkatan identitas individu masyarakat yang berada di dalam salah satu golongan. Dengan demikian stabilitas dunia internasiional akan lebih mudah untuk dikendalikan dan kepentingan masing-masing negara akan lebih mudah untuk disuarakan.

            Di dalam diplomasi asosiatif biasanya akan terdapat empat unsur utama yang menjadi cirri khas dari diplomasi asosiatif ini. Cirri yang pertama adalah adanya kerangka kerja atau perjanjian yang melandasi hubungan kerjasama setiap pihak yang terkait, seluruh pihak melakukan pertemuan yang dipimpin oleh masing-masing utusan negara dan dilakukan secara berkala, terdapat koordinasi kebijakan diantara anggota kelompok, serta adanya hubungan perekonomian yang akan ditandai dengan kerjasama perdagangan.

            Selain diplomasi asosiatif, diplomasi antar negara juga dapat dilakukan dengan bentuk diplomasi multilateral. Di dalam diplomasi multilateral ini pihak yang terlibat akan lebih banyak dan cenderung lebih universal. Keputusan yang diambil di dalam diplomasi multilateral ini akan lebih mengutamakan keputusan berdasarkan suara bulat para anggota diplomasi yang terkait.

Kesimpulan

           

Perkembangan dunia internasional yang begitu pesat telah memberikan berbagai dampak kepada jalannya diplomasi internasional. Saat ini diplomasi internasional tidak hanya dapat dilakukan oleh sebuah negara. Negara dapat mengirimkan utusan kenegaraan di dalam sebuah situasi diplomasi. Bentuk diplomasi saat ini juga telah mengalami berbagai peningkatan. Diplomasi tidak lagi hanya menyangkut hubungan antar dua negara, tetapi pada saat ini hubungan diplomasi telah berkembang jauh lebih kompleks dimana aktor yang terkait dapat terdiri dari aktor negara ataupun aktor non-negara.

Referensi                                                                                  

R.P Barston, Modern Diplomacy, Third Edition, Pearson Education Limited Harlow, 2006.

diplomasi budaya

Diplomasi Budaya (Cultural Diplomasi)

Pendahuluan

            Diplomasi diartikan sebagai salah satu usaha suatu Negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di kalangan masyarakat internasional. Dalam tulisan ini akan menjelaskan mengenai diplomasi budaya yang dilakukan oleh suatu Negara untuk kepentingan nasionalnya. Tulisan ini menggunakan referensi yang dianggap relevan oleh penulis, salah satunya bersumber dari buku S.L Roy yang berjudul diplomasi.

Pembahsan

           

            Pengertian diplomasi di dalam The Chamber Twentieth Century Dictionary, adalah seni berunding khususnya tentang perjanjian diantara Negara-negara mengenai keahlian politik. Secara konvensional diplomasi diartikan sebagai salah satu usaha suatu Negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di kalangan masyarakat internasional. Sedangkan pengertian budaya atau kebudayaan adalah segala hasil dan upaya budidaya manusia terhadap lingkungan. Dengan demikian diplomasi budaya menurut K.M. Panikkar adalah usaha suatu Negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian, ataupun secara makro sesuai dengan cirri-ciri khas yang utama, misalnya propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, ataupun militer. Beberapa litratu menyebunya dengan propaganda.

Diplomasi dilakukan untuk pengamanan kebebasan politik dan integritas territorial suatu Negara, hal ini biasanya dicapai dengan memperkuat hubungan dengan Negara sahabat, memelihara hubungan erat dengan Negara-negara sehaluan dan menetralisir Negara-negara yang memusuhi. Selain itu, tujuan pokok diplomasi adalah untuk mencegah Negara-negara lain bergabung melawan suatu Negara tertentu. Pada saat sekarang ini, Negara perlu untuk memobilisasi pendapat umum dunia ke pihaknya dan membenarkan tindakannya. Alasan inilah yang menyebabkan diplomasi kebudayaan dipilih sebagai salah satu sarana untuk memobilisasi pendapat umum tersebut. Imperialism kebudayaan adalah nemtuk upaya untuk menaklukkan dan menguasai jiwa manusia serta sebagai sebuah instrument untuk mengubah power antara dua Negara.

Sarana diplomasi kebudayaan adalah segala macam alat komunikasi, baik media elektronik maupun media cetak, yang dianggap dapat menyampaikan isi atau misi politik luar negeri tertentu. Materi maupun isi dari diplomasi kebudayaan adalah teknologi, pertukaran ahli dan lain sebagainya. Milton C. Cummings menyatakan bahwa diplomasi budaya adalah sebuah pertukaran ide, informasi, nilai, system, tradisi, kepercayaan, dan aspek budaya lainnya dengan semangat pengertian bersama dan saling menghargai antar sesama. Diplomasi budaya tergolong dalam bahasan soft power sebagai suatu kekuatan politik yang dipengaruhi budaya, nilai, ide sebagai sisi lain dari hard power yang menggunakan kekuatan militer.

Terdapat tiga criteria mengapa diplomasi budaya menjadi nilai penting dalam teori hubungan internasional. Pertama, untuk mengurangi intensitas kekuatan militer pasca perang dingin, budaya dipandang sebagai sebuah bentuk kekuatan baru dalam hubungan internasional.

Kedua, setiap Negara bangsa juga harus membangun dasar dan batas jaringan nonsekuritas dalam hal mempertahankan identitas bangsa. Budaya yang terdiri dari berbagai aspek menjadi identitas suatu Negara di mata internasional.

Ketiga, diplomasi budaya juga bisa menjadi alasan kuat dalam hal membentuk sebuah system internasional baru, baik berupa organisasi regional maupun global. Dalam konsep diplomasi dikenal adanya istilah first track diplomacy, second track diplomacy, third track diplomacy, dan multi-track diplomacy. Dalam hal ini, diplomasi kebudayaan termasuk dalam multi-track diplomacy.

Konsep mengenai multi-track diplomacy adalah sebuah ekspansi dari paradigma track one (government) dan track two (government) yang telah membentuk kajian bidang ini dalam beberapa decade terakhir. Setiap Negara pada saat ini berlomba-lomba untuk menjalankan multi-track diplomacy atau yang biasa disebut diplomasi total. Hal ini terlihat dengan keberadaan divisi diplomasi public hamper di seluruh departemen Luar Negeri di dunia serta semakin menonjolnya peran public dalam berdiplomasi.  

Diplomasi kebudayaan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, individual, ataupun kolektif. Sehingga pola diplomasi kebudayaan antar bangsa bisa terjadi antar siapa saja sebagai actor atau pelakunya, karena sasaran diplomasi kebudayaan ini seluruh masyarakat suatu Negara, bukan hanya pemerintahnya saja. Tujuan utama dari diplomasi kebudayaan adalah untuk mempengaruhi pendapat umum masyarakat suatu Negara dalam upaya mendukung suatu kebijaksanaan politik luar negeri tertentu, untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Pola umum yang biasanya terjadi dalam hubungan diplomasi kebudayaan adalah antara masyarakat suatu Negara tertentu dengan masyarakat Negara lain. Namun demikian, pendapat umum yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk mempengaruhi politik pemerintah dari masyarakat bersangkutan. Sasaran utama dari diplomasi kebudayaan adalah pendapat umum, baik dalam level nasional maupun internasional.

Simpulan

           

            Diplomasi budaya adalah usaha suatu Negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian, ataupun secara makro sesuai dengan cirri-ciri khas yang utama, misalnya propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, ataupun militer. Beberapa litratur menyebunya dengan propaganda.

Referensi

KM. Panikkar. 1993. The Principle and Practise of Diplomacy dalam Dipomasi Terjemahan Harmanto dan Mirsawati. Jakarta: P.T. Raja Grafindo

K.J. Holsti. 1978. Intenasional Politics A Frame Work for Analisis Third Edition. New Delhi: prentice Hall of India.

S.L. Roy. 1995. Diplomasi. Jakarta: P.T. Raja Grafindo

save our country

indonesia pintar

LATAR BELAKANG:

negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. that's why me must to do something for our country. sumber daya manusia yang kita miliki sangat luar biasa, disana, di daerah yang bahkan tidak kita kira, kita memiliki berlian yang masih murni. banyak dari anak-anak indonesia yang tinggal di pedalaman justru memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menjadi pintar, tetapi mereka hanya tidak memiliki kesempatan. bahkan di dekat kitapun masih banyak anak-anak indonesia yang tidak dapat kesempatan untuk belajar. banyak pekerjaan yang harus kita lakukan untuk membuat indonesia menjadi lebih baik, dan kita bisa melakukan banyak hal untuk indonesia.

DESKRIPSI IDE:

HAL PERTAMA yang harus kita benahi adalah rasa nasionalisme di diri kita masing-masing. bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. pahlawan kita berjuang untuk kemerdekaan, dan kita yang harus meneruskan perjuangan mereka dengan menjaga dan mewujudkan kemerdekaan yang sebenaranya. kita masih belyum merdeka apabila di negara kita masih banyak anak-anak yang terlantar, kita masih belum merdeka apabila di negara kita masih banyak anak-anak yang masih kelaparan, dan kita masih belum merdeka apabila di negara kita masih banyak anak-anak yang belum mengecap pendidikan. hal yang paling utama harus kita lakukan bersama adalah dengan menyebar virus nasionalisme kepada semua masyarakat indonesia. apapun yang kita lakukan adalah untuk kemajuan negara kita, apapun yang kita lakukan adalah untuk anak-cucu kita nanti, dan jangan pernah mempertanyakan apa yang telah negara berikan untuk kita, tapi pertanyakanlah APA YANG TELAH KITA LAKUKAN UNTUK NEGARA KITA? kalau semua orang indonesia berfikiran seperti ini, maka akan banyak yang akan melakukan hal-hal yang baik demi negara kita.
seandainya setiap hari kita menyebarkan virus ini kepada satu orang saja, maka dalam setahun kita bisa menyebar virus kepada 365 orang.

HAL KEDUA yang harus kita lakukan adalah dengan memberikan ilmu kita kepada orang lain. disekitar kita masih banyak anak indonesia yang tidak memiliki pendidikan atau bahkan tidak mengerti dengan pelajaran, sementara mereka tidak memiliki uang untuk ikut les privat. nah, coba kalau satu orang saja memberikan pelatihan dan pelajaran kepada satu anak, maka setidaknya kita masih punya satu harapan untuk indonesia.

HAL KETIGA yang harus kita lakukan adalah dengan memberikan semangat belajar kepada semua anak indonesia. TIDAK ADA KATA TERLAMBAT UNTUK BELAJAR bukan?

HAL KEEMPAT yang harus kita lakukan adalah memberi kesempatan kepada semua anak indonesia yang memiliki kemampuan dan kemauan.

HAL YANG PALING PENTING KITA LAKUKAN ADALAH dengan memperbaiki sistem pendidikan menjadi lebih baik, menjalankan sistem yang telah kita buat dengan sebenar-benarnya, dan meningkatkan kualitas pendidikan baik tenaga pengajar maupun sarana dan prasarana yang lebih baik.

kalau difikirkan, memang akan sangat sulit untuk mewujudkannya, akan banyak hal yang perlu kita lakukan, tapi apabila kita lakukan bersama-sama dan dengan dukungan dari pemerintah, maka akan bisa kita lakukan.

banyak komunitas-komunitas pecinta bangsa yang ingin mewujudkan bangsa indonesia yang lebih baik, dan apabila banyak pemuda indonesia yang melakukan hal ini, dan bantuan serta perwujudan dari pemerintah, maka akan terwujud indonesia pintar.

save our country

Indonesia Hijau

LATAR BELAKANG:

negara kita Indonesia adalah negara yang memiliki potensi hutan serta pemasok oksigen yang banyak bagi bumi kita. seandainya negara kita kehilangan hutan, maka kita akan kehilangan oksigen dan sangat mungkin, kehidupanpun akan hilang. so, we must to do something for our country.

DESKRIPSI IDE:

1. one man, one tree. sudah banyak yang melakukan hal ini, tetapi banyak yang menanam, banyak pula yang menebang dan membakar. menebang dan membakar dengan banyak alasan, seperti membuat perumahan, keuntungan pribadi dan sebagainya. nah, seandainya saja, satu orang saja menanam satu pohon di halaman rumahnya, maka ada berapa banyak pohon yang kita miliki di satu kota?
2. save our jungle. banyak yang melaksanakan gerakan ini, tetapi masih banyak pula yang justru malah menghancurkan hutan kita. nah, seandainya saja komunitas-komunitas pecinta alam bekerjasama dengan baik dengan pemerintah, maka kita pasti bisa menjaga hutan kita. salah satu caranya adalah dengan sosialisasi mengenai pentingnya hutan kepada semua tingkat masyarakat di indonesia. terutama di wilayah hutan itu sendiri. seperti wilayah penduduk di dekat daerah hutan tersebut.
3. save our environment nah, selain menjaga hutan, kita juga perlu menjaga lingkungan dari hal-hal yang bisa merusaknya. hal kecil adalah dengan tidak merokok, menggunakan lampu dan listrik seperlunya serta memamfaatkan benda-benda yang masih bisa dimamfaatkan. seandainya, pemerintah setempat mendukung hal-hal tersebut dan pemuda indonesia peduli, maka kita bisa menjaga harta yang kita punya.
katanya indonesia tanah surga, jadi, kita harus menjaga tanah surga yang telah diberikan tuhan ke kita ini, dan menjadikannya benar-benar surga.

summary buku International Organization and The Study of World Politics

Tulisan ini merupakan summary dari buku International Organization and The Study of World Politics oleh Peter J. Katzentein, Robert O. Keohane, dan Stephen D. Krashner. Tulisan ini menjelaskan mengenai system domestic dan hubungan system internasional, teori pasca perang dingin, dan perbedaan terminology dalam penelitian.

Para ahli teori ketergantungan mengatakan bahwa mungkin terdapat pola pembangunan yang saling bergantung satu sama lain di dunia internasional. Dilihat dari pengalaman perkembangan dunia yang saat sekarang ini lebih terdiferensiasi. Beberapa kelompok dalam Negara berkembang, seperti kapitalis besar dan militer, akan bersekutu dengan actor-aktor yang kuat dari utara, seperti perusahaan multinasional dan militer utara. Negara-negara di selatan bisa makmur, tapi dilihat dari cara mereka menerapkan system kapitalis dunia pilihan mereka. Dari awal 1980-an dan seterusnya, teori ketergantungan mengalami kritik serius dan anomali. Hal itu dikritik karena teori ini dirasa gagal menguraikan dengan jelas mengenai keteraturan kausal yang dapat didukung secara empiris atau dipalsukan.

 Selain itu, teori ini juga mengalami kesulitan besar menjelaskan tingkat pertumbuhan yang tidak merata dalam apa yang dikenal sebagai Dunia Ketiga, khususnya pembangunan ekonomi yang menakjubkan dari sejumlah negara Asia Timur. Variasi Crossnational di lembaga dan kebijakan tampaknya memberikan penjelasan yang lebih menjanjikan. Kerja politik ekonomi di negara-negara berkembang semakin mengandalkan pada kombinasi ekonomi dan politik komparatif daripada teori ketergantungan. Salah satu eksponen terkemuka pembangunan yang bergantung pada hal ini adalah, Fernando Henrique Cardoso yang bahkan menjadi presiden reformis liberal Brasil.

Runtuhnya Soviet dan pengungkapan korupsi yang mendalam merupakan pukulan berat bagi program-program penelitian yang menarik pada orientasi teoritis Marxisme mereka. Namun, Marxisme sebagai orientasi teoritis tidak menghilang.

Statisme: Reaksi Terhadap Liberalisme dan statisme Marxisme adalah orientasi teoritis umum yang telah dihasilkan beberapa spesifik-program pencarian kembali, yang semuanya menegaskan otonomi lembaga negara. Statisme yang berlawanan dengan perspektif societally berorientasi politik dalam negeri yang mendominasi banyak analisis politik liberal dan Marxis pada 1970-an. Statisme memberikan perhatian yang lebih besar kepada lembaga-lembaga negara, terutama yang dibebankan dengan menjaga stabilitas dan kesejahteraan dari pemerintahan secara keseluruhan. Negara dapat dipahami sebagai aktor, bukan hanya arena di mana kepentingan masyarakat bertentangan berjuang untuk mengamankan tujuan-tujuan kebijakan yang mereka sukai. Amerika bisa menjadi kuat atau lemah, relatif terhadap masyarakat mereka sendiri.

Pada tahun 1988 John Ikenberry, David Lake, dan Michael Mastanduno di edisi khusus OI menyelidiki pengaruh pada kebijakan ekonomi luar negeri Amerika Serikat dari konfigurasi yang berbeda kepentingan, kemampuan pemimpin negara untuk memobilisasi dukungan masyarakat, dan konsekuensi dari ide-ide, serta kekuatan discretionary eksekutif. Baru-baru ini, diskusi tentang hubungan negara-masyarakat menggunakan perspektif pilihan rasional pada lembaga-lembaga, terutama pentingnya komitmen, telah menunjukkan bahwa beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai kelemahan statisme, pada kenyataannya justru menjadi sumber kekuatan. Negara demokratis seringkali mampu mengekstrak lebih banyak sumber daya dari masyarakat mereka sendiri daripada negara otokratis.

Struktur Domestik dan Hubungan  Sistem Internasional

Siswa politik komparatif memusatkan perhatian mereka pada hubungan antara struktur domestik dan hubungan internasional, yang dikurung oleh neoliberalisme dan realisme. Katzenstein, misalnya, bergantung pada taksonomi historis informasi yang menekankan konstelasi Negara yang berbeda dan masyarakat dalam pengaturan politik yang berbeda pula. Menambah dari pendapat Gerschenkron dan Moore, Katzenstein berpendapat bahwa industrializers awal seperti Inggris berbeda sistematis dari industrializers akhir seperti Jepang dalam karakter koalisi sosial yang dominan, dan dalam derajat sentralisasi dan diferensiasi negara dan masyarakat. Dalam kontras dengan literatur statis yang dilihat negara sebagai aktor, analisis struktur domestik negara-masyarakat yang memiliki hubungan. Koalisi sosial yang berbeda menentukan isi kebijakan. Dan perbedaan dalam jaringan kebijakan domestik memiliki efek yang terlihat pada perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi asing dalam masalah ekonomi yang berbeda seperti uang dan perdagangan.

Selanjutnya, ekonomi politik komparatif menyebar ke wilayah cakupan Amerika Latin, transisi dari sosialisme di negara-negara penerus Uni Soviet dan Eropa timur-tengah, dan bahkan kapitalisme Leninis yang muncul dalam Republik Rakyat Cina. Peter Gourevitch menekankan bahwa pengaruh luas sistem negara internasional dan ekonomi politik internasional dapat memiliki pada struktur domestik dan preferensi kebijakan kelompok.

Konsep dua tingkat permainan diuraikan oleh Robert Putnam adalah salah satu upaya untuk secara sistematis mengintegrasikan struktur domestik, peluang dan kendala sistemik, dan kebijakan ekonomi asing. Daya tawar suatu negara dapat ditingkatkan jika penguasa dapat menunjukkan bahwa pendukung dalam negeri mereka hanya akan menerima hasil kisaran sempit. Dalam karya yang lebih baru, Andrew Moravcsik telah megembangkan suatu perspektif yang berkaitan dengan interaksi domestik-internasional yang menekankan bagaimana kepentingan masyarakat membentuk kebijakan negara. Salah satu kesulitan yang dihadapi dengan penelitian ini adalah adanya taksonomi umum dan sistematis untuk mengklasifikasikan struktur domestik. Dalam buku yang berani dan imajinatif Ronald Rogowski ditawarkan satu jawaban untuk masalah taksonomi.

Pasca Perang Dingin : Rasionalisme dan Sosiologi Revisited

Bahkan selama Perang Dingin, ada ketidakpuasan yang substansial dengan pendekatan realis dan liberal untuk hubungan internasional, khususnya di luar Amerika Serikat dan di bidang terkait politik komparatif. Akhir Perang Dingin mengangkat isu-isu baru mengenai perdebatan yang rasionalis yang menekankan peran pemaksaan terhadap kaum liberal yang menekankan hubungan kontraktual. Akhir Perang Dingin juga membuka ruang untuk perspektif budaya dan sosiologis, sering disebut sebagai''konstruktivis,''yang telah diabaikan oleh realis dan liberal. Dan diskusi yang terjadi menyoroti perbedaan konseptual antara poin yang mungkin saling melengkapi rasionalisme dan konstruktivisme.

Rasionalisme: Realisme dan Liberalisme Setelah Realisme Perang Dingin

Tidak hanya orientasi teoritis umum saja yang menonjol, tetapi bagian dari wacana normative juga, seperti liberalisme dan konstruktivisme, tentang cara yang paling tepat untuk menjamin perdamaian, stabilitas, dan keadilan dalam masyarakat manusia . Sadar diri silsilah intelektual adalah panjang dan mengesankan. Namun, perkembangan terakhir di dunia politik dan dalam program-program penelitian khusus telah dihadapkan dengan tantangan realisme jauh lebih besar daripada yang dihadapi sejak berdirinya OI. Untuk realisme, kekuasaan dan konflik merupakan aspek inheren politik internasional. Kepentingan negara-negara akan berbeda. Kekuatan dan pemaksaan selalu pilihan yang tersedia. Akhir menakjubkan damai Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet bukanlah harapan bagi kaum realism.

Realisme tidak tinggal diam, penjelasan paling sederhana untuk akhir Perang Dingin adalah bahwa kekuasaan Soviet menurun. Prediksi tentang perubahan relatif dalam kemampuan negara telah jarang dimasukkan ke dalam program penelitian realis, dan realisme tidak memprediksi penurunan ini. Realis, terutama Waltz, telah menekankan pentingnya senjata nuklir dalam mengubah kemungkinan perang. Dengan mengamankan kedua kemampuan menyerang, itu lebih jelas sekarang daripada pada waktu lainnya dalam sejarah manusia bahwa konflik antara kekuatan-kekuatan besar akan mengurangi kesejahteraan semua negara. Setidaknya beberapa pengamat melihat situasi ini sebagai perubahan dalam sifat sistem internasional itu sendiri, bukan hanya perubahan dalam karakteristik negara masing-masing.

Dari perspektif realis, dalam dunia nonnuclear akan jauh lebih berisiko bagi Uni Soviet untuk meninggalkan kerajaan di Eropa Timur dan setiap pemimpin untuk memecah Uni Soviet sendiri, tindakan yang akan meninggalkan bahkan wilayah inti Rusia lebih rentan terhadap invasi. Namun demikian, pada tahun 1980 analis yang bekerja dalam kerangka realis memperdebatkan mengenai bipolaritas yang akan terus berlanjut. Ketika Uni Soviet runtuh, realis skeptis tentang kekokohan lembaga-lembaga internasional, khususnya yang berkaitan dengan keamanan internasional, seperti NATO, dan prospek untuk kerjasama lanjutan dalam ekonomi internasional.

Konflik antara Uni Soviet dan Amerika Serikat adalah konsisten dengan analisis neorealist ketat (kutub di dunia bipolar akan bertentangan) dan dengan argumen realis yang mengemukakan pentingnya variasi diberikan eksogen dalam tujuan negara (revisionis Uni Soviet akan bertentangan dengan status quo Amerika Serikat). Dengan berakhirnya Perang Dingin, neorealisme menawarkan pembelian kurang pada konflik internasional yang tampaknya tertanam terutama dalam variasi tujuan negara atau, dalam kasus konflik etnis, substate aktor. Banyak sarjana berpendapat bahwa asumsi materialis analisis neorealist dicegah dari perubahan yang cepat menjelaskan diamati dalam inti masalah keamanan nasional. Menurut penulis, norma-norma historis dibangun, ide, dan wacana yang diperlukan untuk dianalisis sebelum kita bisa memahami pola stabilitas dan perubahan dalam politik dunia. Beberapa realis menanggapi tantangan ini dengan jarang menolak asumsi dari neorealisme bahwa semua negara akan mencari keamanan dan merangkul bukan pengakuan bahwa tujuan-tujuan negara dapat bervariasi karena domestik, faktor yang tidak sistemik. Tujuan Amerika 'bisa menjadi agresif atau pasif, revolusioner atau status quo, ethnonationalist atau toleran.

Sejauh mana kehadiran negara revisionis akan menghasilkan konfrontasi, terutama perang, masih akan tergantung pada distribusi kekuatan material dalam sistem internasional. Para penguasa negara serakah tidak akan bunuh diri dengan menyerang musuh yang nyata kuat. Tapi pengetahuan tentang distribusi kekuasaan saja tidak akan memungkinkan analis untuk memahami pola konflik dan kerjasama internasional.

Dalam ekonomi politik internasional program penelitian khusus yang mencerminkan orientasi realis umum teoritis telah difokuskan pada kemungkinan pemaksaan yang dapat meninggalkan beberapa aktor lebih buruk, pada konsekuensi asimetri tawar-menawar, dan pada masalah komitmen dalam lingkungan anarkis. Beberapa dari proyek-proyek khusus mencerminkan pengaruh perspektif konstruktivis atau liberal. Negara yang lebih kuat mungkin dalam posisi untuk mengubah konsepsi bahwa aktor lemah memiliki kepentingan sendiri terutama ketika kekuatan ekonomi dan militer telah terdeligitimasi keyakinan ideologis di polities lemah atau kalah.

Argumen menekankan pentingnya penetapan agenda, ketidakpastian, dan manipulasi strategis didasarkan pada permainan-teori formulasi yang sama yang telah membimbing karya terbaru banyak dari perspektif liberal lebih menekankan manfaat saling kerjasama. Dalam pasca-Perang Dingin proyek dunia realis telah menjadi lebih sensitif terhadap variasi dalam tujuan negara dan untuk satu set yang lebih rumit dari hubungan antara keuntungan mutlak dan konflik distribusi. Institusionalisme neoliberal mengantisipasi bahwa akhir Perang Dingin tidak akan merusak lembaga-lembaga seperti NATO dan Uni Eropa, sehingga tidak melalui penilaian kembali''menyiksa''seperti yang dialami oleh beberapa realis. Memang, institusionalis yang mulai menerapkan teori mereka kepada lembaga-lembaga keamanan seperti aliansi dan untuk menafsirkan pasca-Perang Dingin politik dalam hal institutionalist.

Berpikir Institutionalist telah membuat dampak besar pada IPE selama lima belas tahun terakhir, merangsang satu set program penelitian yang telah menerangi hubungan antara kepentingan, kekuasaan, dan lembaga. Tapi itu dinilai kurang dalam pemahaman politik identitas dan pergeseran sesudahnya. Para pendukung pendekatan struktur domestik telah selama beberapa dekade penelitian internasional mengkritik hubungan, termasuk neoliberal institusionalisme, untuk mengambil preferensi atau identitas dari aktor yang dipelajari. Institusionalisme neoliberal dibayar hampir tidak ada perhatian, misalnya, untuk fenomena nasionalisme.

Perbedaan terminologi dan melengkapi Penelitian

Baik perbedaan dan komplementaritas antara konstruktivisme dan rasionalisme berjanji untuk membuat interaksi antara dua orientasi teoritis titik produktif kontestasi. Keduanya prihatin dengan apa yang dalam bahasa biasa disebut keyakinan, tetapi mereka memahami konsep ini dengan cara yang berbeda dan menggunakan istilah yang berbeda dalam analisis mereka. Istilah kunci untuk rasionalis adalah preferensi, informasi, strategi, dan pengetahuan umum. Istilah kunci untuk konstruktivis adalah identitas, norma, pengetahuan, dan kepentingan. Orientasi rasionalis tidak menawarkan cara untuk memahami pengetahuan umum. Argumen konstruktivis tidak menyediakan cara untuk menganalisis strategi. Namun strategi dan pengetahuan umum biasanya diperlukan untuk memahami hasil politik.

Semua rasionalis menggunakan asumsi rasionalitas untuk menyediakan link penting antara fitur dari lingkungan kekuasaan, kepentingan, dan aturan-dan kelembagaan perilaku aktor. Tapi pada isu pentingnya informasi, mereka dibagi. Rasionalis yang berlangganan pandangan materialis tentang bagaimana mempelajari ekonomi politik internasional, seperti Rogowski dan Frieden, asumsikan preferensi untuk lebih banyak kekayaan dan strategi menyimpulkan dari struktur, terutama posisi kompetitif faktor, sektor, atau perusahaan dalam perekonomian dunia politik.

Konstruktivis bersikeras pada keunggulan struktur intersubjektif yang memberi makna dunia material. Struktur ini memiliki komponen yang berbeda yang membantu dalam menentukan kepentingan yang memotivasi tindakan: norma-norma, identitas, pengetahuan, dan budaya. Norma biasanya menggambarkan harapan kolektif dengan efek''''regulatif pada perilaku yang tepat dari pelaku dengan identitas yang diberikan. Dalam beberapa situasi norma beroperasi seperti aturan yang mendefinisikan identitas pelaku, mereka memiliki efek''''konstitutif yang menentukan tindakan yang akan menyebabkan orang lain yang relevan untuk mengenali identitas tertentu.

Identitas

 Epistemis pengetahuan juga merupakan bagian dari suatu proses sosial  dunia material yang memperoleh makna. Akhirnya, budaya adalah label yang luas yang menunjukkan model kolektif dari otoritas atau identitas, dibawa oleh adat atau hukum. Budaya mengacu pada kedua standar evaluatif (seperti norma-norma dan nilai-nilai) dan standar kognitif (seperti aturan dan model) yang mendefinisikan aktor sosial yang ada dalam suatu sistem, bagaimana mereka beroperasi, dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain.

Pengetahuan umum

Rasionalisme dan konstruktivisme adalah orientasi teoritis generik yang komplementer pada beberapa poin penting. Game-teori rasionalis biasanya menganggap keberadaan pelaku, yang telah ada sebelumnya preferensi dan yang berbagi pengetahuan umum dari permainan, yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam perundingan strategis.

Oleh karena itu, rasionalisme dan konstruktivisme berbagi minat dalam keyakinan atau pengetahuan. Teori permainan memberikan kosa kata dan gambar visual yang menyoroti tidak hanya di mana argumen rasionalis dan konstruktivis berpisah tetapi juga di mana mereka bisa datang bersama-sama. Setiap analisis rasionalis harus menetapkan sifat pelaku dalam arti menentukan preferensi mereka dan kemampuan mereka. Apa yang aktor inginkan?

Apa yang dapat bergerak yang mereka buat? Selain itu, untuk setiap analisis teori permainan resmi untuk bekerja, perlu untuk menganggap pengetahuan umum. Para pemain harus berbagi pengetahuan yang sama tentang permainan. Mereka harus tahu apa yang mereka tidak tahu karena informasi yang tidak sempurna, dan mereka harus berbagi pandangan yang sama dari matriks hasil dan set yang tersedia strategi.

Teori permainan telah menunjukkan bahwa situasi seperti ini sangat umum dalam permainan informasi yang tidak lengkap. Sebuah analisis rasionalis dapat menetapkan bahwa salah satu hasil dapat dipilih, tetapi tidak memberitahu kita cara yang lainnya. Norma-norma budaya bersama menawarkan salah satu cara untuk memilih yang akan ekuilibrium yang menonjol bagi para pemain. Pengetahuan umum adalah konteks dalam setting sosial tertentu. Tidak semua pengetahuan umum dapat dijelaskan oleh praktek-praktek dan lembaga yang dirancang untuk memaksimalkan kepentingan material, misalnya, dengan memecahkan masalah multiple ekuilibria.

Sejarah IO dan munculnya IPE sebagai lapangan dibangun pada tradisi intelektual kaya yang dikembangkan pada 1940-an, 1950-an, dan 1960-an. Kemajuan analisis dalam studi IPE adalah mungkin dalam program penelitian meskipun pertarungan terus-menerus antara orientasi teoretis umum. Penulis percaya bahwa lapangan telah menjadi semakin canggih, kita memiliki yang lebih baik alat konseptual dan interpretasi lebih kaya daripada yang kita miliki di tahun 1970-an.

            Rabun jauh kita harus membuat kita skeptis bahwa pergantian terbaru dari sekrup perdebatan metodologis, teoritis, atau epistemologis tertentu ajaib akan membawa teropong analitis kita ke fokus yang lebih tajam. Namun intelektual perdebatan baru tentang aspek politik dunia yang berubah, dan mereka yang tidak, menunjukkan pengembalian yang tinggi dari peningkatan integrasi beasiswa IPE menjadi perdebatan ilmu sosial yang lebih luas. 

Tugas 2

TEORI DIPLOMASI

SEJARAH PERKEMBANGAN DIPLOMASI

 

Oleh:

LIA SAFITRI

0801134095

KELAS A

ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS RIAU

PEKANBARU

2011

Pendahuluan

Tulisan ini menjelaskan mengenai sejarah perkembangan yang dialami oleh diplomasi, pada paper ini akan dijelaskan fase-fase yang memberikan kontribusi yang dianggap penting bagi diplomasi, tulisan ini juga akan menjelaskan karya-karya yang dianggap relevan dan memberikan sumbangsihnya pada diplomasi.

Fase Yunani Kuno

Dalam mitologi kuno yunani diplomasi bukanlah merupakan hal yang baru, karena dalam mitiolagi yunani terdapat dewa Hermes yang merupakan simbolisasi dari diplomasi, menurut beberapa buku mengenai mitologi yunani, Hermes selalu ditugaskan oleh para dewa khususnya Zeus untuk melakukan berbagai tugas diplomasi, kemampuan diplomasi Hermes didukung oleh sifat-sifatnya yang mempesona,penuh tipu-daya dan juga cerdik, pencitraan ini menurut Nicholson masih bertahan sampai pada saat ini.

Dalam periode awal peradapan yunani, para duta adalah mereka yang memiliki kemampuan berbicara dan berpidato yang sangat baik, hal ini kemampuan ini menurut masyarakat yunani sangat berguna dalam memenangkan negosiasi,dalam masa ini juga mulai terbentuk pusat-pusat kekuatan diplomasi meski belum sekuat negara seperti yang kita kenal saat ini, pusat-pusat itu seperti Sparta dan Athena, kedua negara kota terkuat diyunani ini saling membentuk koalisi dengan negara-negara kota lain yang lebih lemah, pembentukan aliansi ini menciptakan semacam blok yang saling curiga dan saling bersaing.

Fase Romawi

Menurut sejarawan peradaban romawi hanya melanjutkan nilai dan prinsip yang telah ada pada zaman yunani kuno, dan sangat sedikit member pengaru alam dunia diplomasi. hal ini disebabkan oleh tidak adanya negara ataupun kerajaan yang dapat menyaingi kekuatan Romawi sehingga romawi dapat memaksakan segala kehendaknya kepada kerajaan yang berada disekitarnya, baik melalui paksaan dan tak jarang juga dengan perang. Satu-satunya sumbangan peradapan Romawi adalah sistem administrasi hukum yang sangat baik dan menjadi dasar terciptanya hubungan internasional.

Fase India Kuno

Fase India kuno sebenarnya jauh lebih awal dari fase yunani kuno, akan tetapi para penulis barat sering mengesampingkan peradapan diluar eropa dalam kajiannya, dalam peradapan India kuno telah dikenal utusan-utusan resmi kerajaan. Utusan-utusan ini dibagi dalam empat tipe : 1, DUTA adalah mereka yang ahli dalam mengumpulkan informasi mengenai kekuatan lawan. 2, PRAHITA adalah para utusan yang dikirim oleh rajanya. Sedangkan yang 3 dan 4 atau SUTA dan PALAGA merupakan pejabat-pejabat tinggi yang mempunyai pengaruh dalam misi-misi diplomatic.

Pada masa india kuno ini muncul instrument baru dalam diplomasi, yaitu danda dan upeti yang pada masa sekarang lebih dikenal sebagai instrument ekonomi, hal ini adalah salah satu hal yang dianggap revolusioner pada masa ini, oleh Kautilya disebutkan bahwa dengan adanya danda dan upeti ini, diplomasi tidak selalu harus berakhir dengan kekerasan. Pada fase ini juga lahir sebuah konsep “non-violance”  (non kekerasan) dalam hubungan internasional, gagasan yang dikemukakan oleh Maurya Kaisar Asoka ini menekankan kepada konsep peace co-existence(hidup berdampingan secara damai) dan persaudaraan universal.

Fase islam

Fase islam bersama dengan fase India kuno adalah fase yang selalu dikesampingkan oleh para penulis barat, padahal sama seperti fase India kuno, fase islam telah memberikan konstribusi yang tak kecil dalam perkembangan diplomasi. fase diplomasi islam dapat dikatakan dimulai ketika nabi Muhammad mengutus Ja’far bin Abi Tholib ke kerajaan habasi(Ethopia) yang berada di Afrika, sebagai usaha untuk mencari tempat perlindungan dari tekanan kaum Quraisy yang sangat memnetang keberadaan nabi Muhammad dan para pengikutnya.

Pada masa ini walaupun permasalahan diplomatic belum terstruktur dengan baik, misi-misi diplomatic sangat berkembang. Terbukti dengan banyaknya kontak yang dilakukan oleh kerajaan islam dengan dengan kerajaan luar.

Fase Byzantium

Dimasa ini diplomasi lebih ditekankan kepada tindakan-tindakan koersif dalam diplomasi dan juga kelihaian para diplomatnya dalam seni berdiplomasi, hal ini dikarenakan kerajaan Byzantium merupakan kerajaan pertama yang memberikan pelatihan kepada para diplomatnya untuk dapat bertugas diluar negeri. Dimasa ini juga dimulai usaha untuk melakukan organisir departemen luar negerinya. Tindakan-tindakan koersif yang dilakukan oleh kerejaan Byzantium ini menghasilkan diplomasi yang bersanjdarkan kepada permusuhan, hal ini melahirkan konsep-konsep seperti : Devide, Rule dan Survive.

Fase Eropa sebelum Abad 20

Pada masa ini diplomasi dapat dikatakan mengalami masa keemasan, hal ini terbukti dengan berkembangnya konsep-konsep diplomasi yang bertahan sampai pada masa sekarang. Pada masi ini negara-negara serta kerajaan mulai melakukan kelembaagan yang baik dalam masalah diplomasi, dan penunjukan duta permanen yang ditempatkan disebuah negara atau kerajaan juga dikenal pada masa ini. Penempatan duta secara permanen ini dianggap penting karena sebuah negara atau kerajaan harus selalu mendapatkan informasi terbaru dari negara lain untuk menjalankan sebuah misi diplomasi.

Perkembangan diplomasi pada masa ini tak terlepas dari tulisan para ahli politik yang hidup pada masa ini, sebagi contoh Machiavelli dengan bukunya The Prince yang memandang politik adalah sebuah ranah tanpa moral, sangat mempengaruhi kinerja para diplomat dalam menjalankan tugasnya, sehingga di Itali terbentuk streotip yang mengatakan bahwa para diplomat adalah orang yang paling tidak dipercaya, apabila karay Machiavelli menimbulkan pandangan negative dan kekacauan maka Hugo Grotius dengan karya De Jure Belli et Pacis(hukum perang dan damai) memberikan penekanan kepada diplomasi yang teratur dan tidak hanya sebuah usaha tergesa-gesa melainkan sebuah usaha panjang dan permanen.

Simpulan

Diplomasi yang merupakan salah satu kajian utama dalam Ilmu Hubungan Internasional, bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang telah lama ada dan terus berkembang hingga menjadi sesuatu yang kita kenal sekarang ini. Dan bahkan diplomasi juga sesuatu yang melampaui ekspetasi manusia, hal ini terbukti bagaimana diplomasi, dalam beberapa peradaban dikaitkan dengan mitologi, bahkan juga dikaitan dengan Agama.

Referensi

S.L Roy.1991 Diplomasi . Jakarta : rajawalipress.

Kusumaatmaja,Mochtar.1990.  pengantar hukum internasional . Binacipta : Bandung

relevansi teori ketergantungan dengan kasus bantuan IMF terhadap negara-negara dunia ketiga

Pendahuluan

            Strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Ciri khas strukturalisme ialah pemusatan pada deskripsi keadaan aktual obyek melalui penyelidikan, penyingkapan sifat-sifat instrinsiknya yang tidak terikat oleh waktu dan penetapan hubungan antara fakta atau unsur-unsur sistem tersebut melalui pendidikan. Strukturalisme menyingkapkan dan melukiskan struktur inti dari suatu obyek (hirarkinya, kaitan timbal balik antara unsur-unsur pada setiap tingkat). Gagasan-gagasan strukturalisme juga mempunyai metodologi tertentu dalam memajukan studi interdisipliner tentang gejala-gejala budaya, dan dalam mendekatkan ilmu-ilmu kemanusiaan dengan ilmu-ilmu alam. Akan tetapi introduksi metode struktural dalam bermacam bidang pengetahuan menimbulkan upaya yang sia-sia untuk mengangkat strukturalisme pada status sistem filosofis.

            Pada dasarnya, pendekatan strukturalisme lebih mengutamakan pada struktur yang terbentuk dalam hubungan internasional bukan seperti perspektif realis dan liberalis yang lebih mengutamakan aktor dalam hubungan internasional. Terdapat beberapa teori yang relevan dalam perspektif ini, namun pada tulisan ini, penulis mencoba memaparkan mengenai relativitas teori dependensia dengan kasus bantuan International Monetary Fund (IMF) terhadap negara-negara dunia ketiga.

Pembahasan

            IMF telah dibuat pada akhir Perang Dunia Kedua di konferensi Bretton Woods. Awalnya, tujuan utama dari IMF adalah mengawasi fungsi sebuah rezim kurs tetap. Untuk membuat ini bekerja rezim, IMF adalah untuk mengorganisir dukungan jangka pendek untuk anggota yang menghadapi krisis neraca pembayaran. Seiring waktu, rezim nilai tukar berantakan. Namun oleh, maka IMF telah membuktikan dirinya berharga di negara memberikan bantuan menghadapi krisis neraca pembayaran, dan telah terus memainkan peran sentral dalam situasi ini.

Fungsi utama IMF untuk membantu negara-negara berkembang dalam perekonomian, terutama negara-negara yang sedang mengalami krisis keuangan. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan jasa IMF untuk mengembangkan negaranya. Dengan bantuan dana dari IMF, maka negara Indonesia mampu meningkatkan perekonomian dan pembangunan negaranya. Sejak pemerintahan masa orde baru, Indonesia menggunakan jasa IMF ini, akan tetapi, dengan meminjam dana kepada IMF, perekonomian negara Indonesia akan tergantung kepada IMF karena Indonesia diharuskan membayar utang kepada IMF. Sampai sekarangpun, Indonesia masih memiliki ketergantungan dengan IMF.

Dalam IMF sendiri, terdapat berbagai struktur-struktur yang mengatur mengenai keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan oleh IMF. Negara-negara anggota IMF, memiliki masing-masing perwakilan di struktur organisasi IMF. Dalam kasus IMF, negara-negara yang diwakili oleh direktur eksekutif yang membentuk Dewan Eksekutif (EB). Salah satu pertanyaan penting adalah apakah negara dapat mengubah usulan staf, atau apakah mereka akan disajikan dengan mengambil atau tidak ditawarkan. Secara teknis, Dewan memiliki hak untuk melakukan apa yang diinginkan, sehingga bisa mengubah proposal. Tapi dalam prakteknya, amandemen akan kontroversial dan rumit, dikenakan tuduhan campur tangan politik. Karena kondisi yang telah disepakati dalam negosiasi sebelumnya dengan negara pinjaman, upaya untuk mengubah akan berarti mengirim kembali staf atau negosiasi ulang. Pertimbangan ini berarti bahwa, dalam prakteknya, Dewan hampir tidak pernah mempertimbangkan usulan amandemen staf. Karena itu penyederhanaan tampaknya masuk akal untuk menganggap bahwa proposal kepada Dewan. Set sederhana sampai mengarah ke beberapa proposisi tentang otonomi staf, dipahami sebagai kemampuan staf untuk mempengaruhi isi dari program pertama, kita dapat mengamati bahwa pengaruh staf ini akan naik ketika status quo sangat tidak disukai oleh sebagian besar negara. Dalam hal ini, hampir setiap usulan akan mampu memperoleh suara mayoritas, sehingga staf dapat menyajikan sesuatu yang mendekati titik ideal mereka.

Pengamatan ini dapat membawa kita untuk menyarankan, misalnya, bahwa pada saat krisis yang mengancam sistem keuangan internasional, staf IMF akan memiliki pengaruh yang substansial, sebagai direktur eksekutif akan ingin pindah dari status quo. Di sisi lain, ketika berhadapan dengan negara-negara peminjam yang relatif kecil, atau dengan masalah-masalah kronis yang tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap sistem internasional, direktur eksekutif lebih bersedia untuk hidup dengan status quo. Dalam hal ini, staf harus lebih menaruh perhatian pada preferensi para direktur eksekutif , efektif membatasi otonomi.

Pengamatan kedua adalah bahwa preferensi distribusi antara negara-negara akan memiliki implikasi untuk mempengaruhi staf. Ketika preferensi negara berbeda, membentang sepanjang kontinum seluruh kebijakan, ada lebih mungkin berbagai proposal yang bisa mendapatkan persetujuan mayoritas.

Oleh karena itu, pemahaman keputusan awal Dana untuk menggunakan persyaratan dan prosedur yang dikembangkan untuk mengatur kondisi menerangi aspek penting dari masalah keagenan. Keputusan-keputusan awal juga penting karena prosedur telah berubah sangat sedikit selama lima puluh tahun terakhir, meskipun perubahan besar dalam isi kondisi, skala pinjaman, dan berbagai negara yang terlibat.
Pengembangan prinsip persyaratan bergandengan tangan dengan pergeseran tanggung jawab dari Dewan untuk staf. Dalam dua tahun pertama Dana, direktur eksekutif memainkan peran aktif dalam negosiasi, menuju misi lapangan.
Diskusi singkat ini dapat memberikan hanya merasakan bagaimana orang akan pergi tentang penerapan perspektif neo liberal untuk mempelajari lembaga pendidikan tertentu.

Hal pertama yang membutuhkan spesifikasi yang mendasari pola minat dan perhatian pada bagaimana kepentingan berinteraksi dalam suasana yang dilembagakan. Kita bisa menarik kesimpulan dari analisis sederhana, dalam hal ini tentang variasi dalam tingkat otonomi kelembagaan dari kepentingan negara anggota. Mereka yang berkonsentrasi pada IMF sebagai birokrasi akan mempertimbangkan bagaimana birokrat di IMF bisa menggunakan persyaratan untuk meningkatkan kekuatan mereka, legitimasi atau hadiah moneter.

Relevansi perspektif strukturalis terhadap IMF

            Salah satu teori yang digunakan dalam strukturalisme adalah teori depedensi atau teori ketergantungan. Teori Ketergantungan Membagi dunia menjadi dunia maju dan negara Dunia Ketiga dimana negara Dunia Ketiga akan selalu tergantung pada negara maju, dan ketergantungannya itu dimanfaatkan oleh negara maju untuk mengeksploitasi mereka. Bagaimanapun perkembangan dunia modern, hubungan antar negara akan selalu diwarnai dengan ketidaksederajatan sosial, akan selalu ada ‘yang mendominasi’ dan ‘yang didominasi’, seperti yang diungkapkan oleh ide dasar Marxisme. Ketidakmerataan ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan struktur-struktur baru terkait dengan terus berkembangnya praktik eksploitasi, dari yang dulunya antar buruh-pemilik modal, lalu berkembang menjadi hubungan antar koloni-penjajah yang sekarang juga diikuti oleh kolonialisme gaya baru yang kemudian oleh Wallerstein diterjemahkan ke dalam analogi eksploitasi core-periphery. Berbeda dengan  perspektif realisme dan liberalism, yang melihat HI sebagai interaksi politik, maka marxisme dan strukturalisme ini lebih melihat dunia dalam sistem ekonomi. Walaupun pemikiran Marxis ini dianggap oleh sebagian besar telah luluh oleh runtuhnya Soviet, tetapi kenyataan akan adanya eksploitasi antar kedua kelas ini tidak akan pernah hilang walaupun impian Marx tentang dunia tanpa kelas menurut saya tidak kurang utopisnya dari utopis perdamaian abadi ala liberalisme. Marxisme juga berlawanan dengan konsep anarki ala realis, dan tidak sependapat dengan kerjasama ala liberalis, mengingat bahwa konstelasi dunia tidak akan terlepas dari konflik antar kelas.
Jika merunut kaitan antara marxisme dan strukturalisme maka kedua term di atas dapat ditarik garis singgung. Keduanya sama-sama berbicara tentang struktur yang ada dalam suatu entitas, bila marxisme berbicara tentang struktur dalam negara, maka strukturalisme lebih melihat kerangka sistem dunia.

Dapat juga dikatakan bahwa pemikiran Marxis lah yang membangun pemikiran struktural. Walaupun berbicara tentang negara, namun saya lihat Marxis sangat skeptis terhadap eksistensi negara, terutama karena negara tidak menghalangi eksploitasi kapitalisme, juga kenyataan bahwa kaum proletar yang tidak menguasai faktor-faktor produksi, yang demikian juga tidak menguasai ekonomi-politik,telah termarjinalkan oleh kekuasaan negara.

            Dengan kata lain, strukturalis menyimpulkan bahwa keadaan atau fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia internasional ini telah terstruktur dan dibentuk. Seperti dalam kasus IMF, negara-negara dunia maju mencoba membuat negara-negara dunia ketiga memiliki ketergantungan dengan negara maju melalui pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran dari negara maju. Negara maju, mengatakan bahwa negara dunia ketiga seharusnya menjadi negara yang lebih modern dengan cara menjadi negara industry. Menjadi negara industry membutuhkan modal, dan modal itulah yang kemudian dipinjamkan oleh IMF kepada negara dunia ketiga, sehingga negara dunia ketiga memiliki ketergantungan dengan negara maju. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa fenomena yang terjadi dalam IMF ini, telah di struktur oleh negara maju.

Simpulan

            Strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Ciri khas strukturalisme ialah pemusatan pada deskripsi keadaan aktual obyek melalui penyelidikan, penyingkapan sifat-sifat instrinsiknya yang tidak terikat oleh waktu dan penetapan hubungan antara fakta atau unsur-unsur sistem tersebut melalui pendidikan.