Perjanjian Internasional: Beberapa Bentuk Dan Variasi Outcome Negosiasi

Perjanjian Internasional:

Beberapa Bentuk Dan Variasi Outcome Negosiasi

Pendahuluan

            Pada paper berikut ini akan menjelaskan mengenai outcome dari negosiasi. Hasil dari negosiasi tersebut yaitu berupa perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan hukum internasional oleh pihak-pihak atau Negara atau sebuah organisasi internasional. Penjelasan melingkupi definisi dari perjanjian internasional hingga bentuk-bentuk dari outcome negosiasi.

Pembahasan

            Definisi dari perjanjian internasional menurut Barston di dalam bukunya modern diplomacy, yaitu,” Agreements which establish binding obligations between the parties, usually though not exclusively, states, and whose terms and provisions are governed by international law. While treaties in the main take a written form, oral exchanges or declarations may give rise to commitments binding on the state or parties.” Yang berarti perjanjian internasional berarti perjanjian yang menetapkan kewajiban yang mengikat antara beberapa pihak, meski tidak secara khusus spesifik pihak tersebut merupaka Negara biasanya. Persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional. Perjanjian memiliki bentuk tertulis, secara lisan hingga deklarasi pertukaran dengan begitu dapat menimbulkan kesepakatan dan komitmen Negara-negara. Sebuah perjanjian multilateral dibuat oleh beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian bilateral dibuat antara dua negara. Sedangkan, perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua Negara.

            Sebuah perjanjian internasional memiliki tahap-tahap dalam melaksanakannya, antara lain: Perundingan adalah tahap pertama yang dilakukan sebelum diadakannya perjanjian. Perundingan bisa dilakukan oleh perwakilan diplomat yang memiliki surat kuasa penuh dari pemerintah, bisa juga kepala pemerintah langsung. Setelah diadakan perundingan, selanjutnya penandatanganan yang mana yang akan dijadikan perjanjian. Penandatanganan bisa dilakukan oleh duta besar, anggota legislatif maupun eksekutif. Selanjutnya pengesahan yang akan dilakukan oleh kepala pemerintahan dan anggota DPR dengan diadakannya rapat terlebih dahaulu. biasanya hal ini dilakukan untuk masalah yang sangat penting dan mencakup masalah orang banyak.

            Di dalam perjanjian internasional memiliki instrument-instrumen di dalam pelaksanaannya. Instrume-instrumen tersebut antara lain, perjanjian, konvensi, kesepakatan, pertukaran catatan, dan deklarasi. Perjanjian di dalam hubungan internasional merupakan instrument dari negosiasi yang digunakan dalam berbagai jenis tindakan-tindakan hukum mulai dari perjanjian bilateral atau multilateral di bidang perdagangan, bea cukai, pembentukan organisasi internasional, serta untuk mengakhiri sebuah konflik militer dan redistribusi wilayah. Perjanjian utamanya dapat disimpulkan terdiri dari: (a) kepala Negara, (b) antar Negara, (c) pemerintah, (d) organisasi internasional.

Pilihan jenis pihak dapat tergantung pada pertimbangan politik, seperti tingkat kepentingan atau politik simbolis yang melekat pada materi dan persyaratan konstitusional. Pemilihan bentuk, bagaimanapun, tidak mempengaruhi sifat pengikatan kewajiban. Perjanjian internasional antara negara-negara yang kurang formal, dan lebih sering digunakan daripada yang di bentuk kepala negara. Secara tradisional, perjanjian itu menyimpulkan dalam bentuk kepala negara, tetapi dalam prakteknya perjanjian modern dapat menyimpulkan dalam kepala negara, antar negara dan bentuk antar pemerintah.

Selanjutnya, instrument dari negosiasi yaitu konvensi. Konvensi umumnya digunakan sebagai instrument dalam perjanjian multilateral serta pembuatan hukum. Konvensi biasanya dinegosiasikan di bawah naungan organisasi internasional atau regional atau konferensi diplomatik Melibatkan negara dan subyek hukum internasional lainnya. Contoh konvensi kodifikasi meliputi: Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tanggal 18 April 1961the konvensi Wina tentang hubungan konsuler dari 24 April 1963. Instrument berikutnya yaitu kesepakatan. Traktat dan konvensi adalah dua instrumen yang paling formal dalam kisaran berbagai mekanisme yang tersedia untuk negara dan mata pelajaran lain hukum internasional. Kesepakatan memiliki sifat yang Kurang formal dan digunakan lebih sering adalah perjanjian dan pertukaran catatan. Meskipun kurang formal, subjek-materi yang dicakup oleh perjanjian tidak perlu rutin. Perjanjian yang, pada kenyataannya, digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membangun kerangka dan mekanisme untuk kerjasama perdagangan antarnegara, tanah dan batas-batas maritim, menyelesaikan pertanyaan utang, perikanan regulasi, layanan udara pengaturan dan banyak bentuk lainnya dari usaha.

Kesepakatan berbeda dari perjanjian dan konvensi dalam arti yang ketat dalam bahwa yang terakhir umumnya dari jenis yang lebih komprehensif dan memiliki subjek materi-permanen. Kesepakatan biasanya mengambil bentuk instrumen tunggal dan cenderung bilateral bukan multilateral. Penting untuk diingat, harus dicatat bahwa perjanjian dapat disimpulkan antara departemen pemerintah masing-masing di berbagai negara. Perjanjian antar jenis ini telah menjadi sangat umum, diberikan baik peningkatan volume bisnis internasional dan keterlibatan tumbuh dari departemen lain dari kementerian luar negeri.

            Kemudian juga terdapat exchange of notes atau yang diartikan sebagai pertukaran catatan yang dapat dijadikan hasil dari sebuah negosiasi. Exchange of notes merupakan Instrumen perjanjian yang paling umum dan sering digunakan untuk merekam perjanjian antara pemerintah adalah melalui pertukaran catatan atau surat. Te pertukaran catatan dapat antara duta besar atau perwakilan lain yang sesuai dan pelayanan urusan luar negeri negara yang ia terakreditasi; mengambil bentuk surat antara para menteri luar negeri atau lainnya (atau pejabat mereka diberdayakan) dari dua negara masing-masing , atau sebagai orang ketiga. Catatan memulai akan menetapkan hal-hal seperti definisi, persyaratan dan jadwal terpasang; jika ada, atau ketentuan lainnya. Jika ini diterima, maka catatan memulai dan membalas pemerintah lain menerima ini adalah untuk membentuk kesepakatan.

            Terakhir, instrument dari negosiasi tersbut yaitu deklarasi. Sejak 1945 deklarasi telah semakin digunakan oleh negara-negara, mencerminkan meningkatnya jumlah negara-negara baru memasuki kancah internasional, kelompok politik yang beragam dan kebutuhan yang dirasakan untuk menunjukkan kerjasama kolektif, serta aspirasi proyek nasional dan regional. Apakah pada kenyataannya deklarasi merupakan perjanjian terbuka untuk ketidakpastian yang cukup besar. Dua bentuk lebih lanjut dari deklarasi dapat dibedakan, yang keduanya tidak dapat dianggap sebagai instrumen perjanjian. Pertama, deklarasi sepihak oleh negara, seperti deklarasi perang, deklarasi oleh negara-negara ketiga pada pecahnya perang bahwa mereka akan tetap netral atau deklarasi selama atau sebelum konflik bersenjata.

 Simpulan

                Hasil dari negosiasi tersebut yaitu berupa perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan hukum internasional oleh pihak-pihak atau Negara atau sebuah organisasi internasional. Definisi dari perjanjian internasional menurut Barston di dalam bukunya modern diplomacy, yaitu berarti perjanjian yang menetapkan kewajiban yang mengikat antara beberapa pihak, meski tidak secara khusus spesifik pihak tersebut merupaka Negara biasanya. Persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional. Perjanjian memiliki bentuk tertulis, secara lisan hingga deklarasi pertukaran dengan begitu dapat menimbulkan kesepakatan dan komitmen Negara-negara. Sebuah perjanjian multilateral dibuat oleh beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian bilateral dibuat antara dua negara. Sedangkan, perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua Negara.

                    Sebuah perjanjian internasional memiliki tahap-tahap dalam melaksanakannya, antara lain: Perundingan adalah tahap pertama yang dilakukan sebelum diadakannya perjanjian. Perundingan bisa dilakukan oleh perwakilan diplomat yang memiliki surat kuasa penuh dari pemerintah, bisa juga kepala pemerintah langsung. Setelah diadakan perundingan, selanjutnya penandatanganan yang mana yang akan dijadikan perjanjian. Penandatanganan bisa dilakukan oleh duta besar, anggota legislatif maupun eksekutif. Selanjutnya pengesahan yang akan dilakukan oleh kepala pemerintahan dan anggota DPR dengan diadakannya rapat terlebih dahaulu. biasanya hal ini dilakukan untuk masalah yang sangat penting dan mencakup masalah orang banyak.

Referensi

R.P. Barston, Modern Diplomacy.Longman Group. 1988.